0 Karakteristik Program Pendidikan Kursus

PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN

 I. Latar Belakang

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian profesional.

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan baik local, nasional, dan global sehingga mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga pilar, yaitu: 1) pemerataan dan perluasan akses; 2) peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan ; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public.

Pada jalur pendidikan non formal, dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan pendidikan tersebut, bidang pembinaan kursus dan kelembagaan menetapkan tiga tema kebijakan pembangunan pendidikan nasional dengan focus kebijakan pada: 1) spectrum nasional dan internasional; 2) spectrum perkotaan, dan ; 3) spectrum pedesaan.

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. Kiprah lembaga kursus di dunia pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Kursus berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)). Kursus dan Pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat yang usianya tidak dibatasi, tidak dibedakan jenis kelaminnya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kursus dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal, yaitu: 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Penyelenggaraan Lembaga pemerintah desa; 4) Lembaga lain yang sejenis.

Ciri-ciri kursus adalah sebagai berikut:

1. Isi dan tujuan pendidikannya selalu berorientasi langsung pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengembangkan minat dan bakat, pekerjaan, potensi, usaha mandiri, karier, mempersiapkan diri di masa depan, memperkuat kegiatan pendidikan dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Metode penyajian yang digunakan sesuai dengan kondisi warga belajar dan situasi setempat.
3. Program dan isi pendidikannya berkaitan dengan pengetahuan keterampilan fungsional, keprofresian yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat untuk pembentukan dan pengembangan pribadi, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, serta untuk persiapan memasuki masa depan.
4. Usia warga belajar tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis atau jenjang pendidikan.
5. Jenis kelamin warga belajar tidak dibedakan untuk suatu jenis dan jenjang pendidikan, kecuali bila kemampuan fisik, mental, dan tradisi atau sikapnya dan lingkaungan sosial tidak mengizinkan.
6. Dalam penerimaan warga belajar bersifat terbuka, fleksibel, dan langsung.
7. Jumlah warga belajar dalam satu kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar mengajar yang efektif.
8. Syarat dan ratio minimal fasilitas/tenaga pendidik dan struktur disesuaikan dengan jenis dan tingkat kursus.
9. Dapat diberikan secara lisan atau secara tertulis.
10. Hasil pendidikannya langsung dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari.
11. Dapat diikuti oleh setiap orang yang merasa perlu.

Standarisasi kursus mengacu pada standar nasional pendidikan, mencakup:

• Standar isi

• Standar proses

• Standar kompetensi lulusan

• Standar pendidik dan tenaga kependidikan

• Standar sarana dan prasarana

• Standar pengelolaan

• Standar pembiyaan

• Standar penilaian pendidikan

(Bab II Psl 2 PP No. 19 Tahun 2005 Ttg Standar Nasional Pendidikan)

Sampai saat ini tercatat sebanyak 224 jenis keterampilan. Dari 224 jenis keterampilan tersebut, sudah dibakukan menjadi 69 jenis keterampilan. Informasi jenis keterampilan selengkapnya dapat lihat di website www.infokursus.net

II. Tujuan

Tujuan pendidikan kursus adalah :

Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang mebutuhkan.

III. Standarisasi kursus

Standarisasi kursus mengacu pada standar nasional pendidikan, mencakup:

A. Standar isi

1. Kurikulum

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLSM dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Diklusemas, dinyatakan bahwa pada dasarnya kurikulum kursus untuk tiap jenis pendidikan bersifat nasional yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Sejauh belum ada kurikulum yang bersifat nasional untuk jenis pendidikan tertentu, dapat dilaksanakan kurikulum kursus yang bersangkutan, sesudah disahkan oleh Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya.

Penyusunan, pembakuan, dan pengembangan kurikulum nasional kursus dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat yang selama ini mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang membina dan mengembangkan kursus bersama Subkonsorsium dan organisasi/asosiasi profesi yang terkait. Misalnya. penyusunan kurikulum Tata Rias Pengantin dilakukan bersama Subkonsorsium Tata Rias Pengantin dan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia "Melati" (HARPI Melati). Setelah rancangan kurikulum selesai disusun, kemudian dilokakaryakan dengan mengundang para nara sumber ahli selain penyusun untuk mendapat masukan dan penyempurnaan. Hasil lokakarya adalah kurikulum yang siap untuk dibakukan atau distandarkan dan disahkan sebagai kurikulum nasional.

Kurikulum yang sudah dibakukan dapat dikembangkan terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang pendidikan. Pengembangan kurikulum untuk jenis pendidikan tertentu yang terkait dengan nilai-nilai seni dan budaya daerah dilakukan tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai asli dan ketentuan-ketentuan dari seni dan budaya daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya ditegaskan lagi dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, pengembangan kurikulum kursus akan terus dilakukan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

2. Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan merupakan rambu-rambu bagi penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik.

B. Standar proses

1. Perencanaan

a. Silabus

Silabus merupakan acuan program pembelajaran yang memuat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu sesuai dengan jenis layanan pembelajaran, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI)

b. RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), merupakan penjabaran dari silabus yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistimatis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan bemotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas , dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis , serta lingkungan peserta didik

2. Pelaksanaan

Proses pembelajaran pada program kursus meliputi:

1. Pembelajaran teori

2. Pembelajaran praktik

Dengan perbandingan minimal 30% untuk pembelajaran teori dan 70% untuk pembelajaran praktik. Atau disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Penilaian

Penilaian dilakukan setelah selesai satu materi atau pada akhir pembelajaran. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

C. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kemampuan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Standar kompetensi lulusan pada program kursus untuk setiap jenis keterampilan berbeda. (Lihat SKKNI)

Contoh:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Tatalaksana Rumah Tangga Membersihkan ruangan rumah.

KODE UNIT : TLR.LG02.001.01

JUDUL UNIT : Membersihkan Ruangan Rumah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan

yang dibutuhkan untuk membersihkan ruangan rumah

tangga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
01. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja	1.1 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membersihkan ruangan dipilih dan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Persediaan bahan pembersih diidentifikasi secara teliti dan dipilih sesuai kebutuhan.
02. Membersihkan langit-langit rumah	2.1 Langit-langit rumah diperiksa apakah ada kotoran yang menempel. 2.2 Langit-langit rumah yang kotor dibersihkan dari kotoran
03. Membersihkan dinding rumah	2.1 Debu di dinding dibersihkan dengan peralatan yang sesuai. 2.2 Kaca-kaca dibersihkan dengan bahan dan alat pembersih yang sesuai.
04. Membersihkan lantai rumah	4.1 Lantai rumah dibersihkan dengan sapu sesuai prosedur. 4.2 Lantai rumah dipel dengan bahan dan alat pembersih lantai.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk ruangan rumah tangga dan tidak termasuk halaman rumah dan pekarangan luar.

2. Tugas membersihkan ruangan rumah tangga mencakup:

2.1 Menyapu

2.2 Mengepel

2.3 Mengelap

2.4 Menyedot debu

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan Keterampilan

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan petunjuk, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut:

1.1. Pengetahuan tentang:

1.1.1 Teknik pengoperasian vacuum cleaner

1.1.2 Jenis-jenis perlengkapan dan bahan pembersih

1.1.3 Spesifikasi vacuum cleaner

1.2. Keterampilan dalam melaksanakan tugas membersihkan ruangan

rumah tangga meliputi:

1.2.1 Membersihkan ruangan rumah dengan vacuum cleaner

1.2.2 Membersihkan dengan sapu lantai

1.2.3 Membersihkan langit-langit rumah

1.2.4 Membersihkan kaca dengan glass cleaner dan glass wiper.

2. Konteks Penilaian

Unit ini harus dinilai di tempat kerja atau melalui proses simulasi dimana perlengkapan dan materi tersedia.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Ketenagaan dalam lembaga kursus dan pelatihan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya instruktur, pelatih, pembimbing, dan penguji. Sedangkan Tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola, teknisi sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

Pengelola kursus dan pelatihan berperan sangat penting dalam memelihara keberlangsungan kegiatan pembelajaran pada lembaga kursus dan pelatihan, sehingga pengelola kursus dan pelatihan dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kualifikasi dan kompetensi minimum tersebut diuraikan dalam standar pengelola kursus dan pelatihan.

1. Pendidik

a. Instruktur dan pelatih

1) Pendidik program kursus teridiri atas pendidik bidang kewirausahaan dan pendidik bidang keterampilan, dengan standar minimal sebagai berikut:

a) Pendidik Kewirausahaan, dengan criteria:

Kriteria Status :

- Pakar atau praktisi wirausaha

- Akademisi bidang wirausaha

- Berhasil mengelola usaha dan sharing pengalaman

- Tokoh wirausaha yang menanamkan jiwa wirausaha

Pendidikan minimal SLTA

Kompetensi

- Memiliki kepribadian wirausaha

- Profesional mengelola usaha

- Mampu berkomunikasi efektif

- Mampu membangkitkan semangat wirausaha

- Mampu mengelola pembelajaran

- Mampu mengembangkan analisis usaha dan pemasaran

- Mampu membina usaha

b) Pendidik Keterampilan

Criteria status

- Pakar atau praktisi keterampilan

- Pendidik atau akademisi bidang keterampilan

- Perseorangan yang memiliki keterampilan tertentu dan diakui kemampuannya

Pendidikan minimal SLTA

Kompetensi

- Mampu berkomunikasi efektif

- Mampu melatih jenis keterampilan dari bahan baku, menggunakan alat, dan melalui proses tertentu menjadi barang jadi.

- Mampu melatih keterampilan jasa

- Mampu menyiapkan proses pembelajaran

- Mampu mengevaluasi hasil belajar

- Mampu memotivasi belajar

b. Pembimbing

Permendiknas no 41 tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan

c. Penguji

Berdasarkan Permendiknas No. 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan Pelatihan adalah

1) Kualifikasi Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan

a) Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan

Penguji pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi, sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan, dan sertifikat penguji. Sertifikat kompetensi keahlian dikeluarkan atau diakui oleh perguruan tinggi penyelenggara program keahlian dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

b) Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Bersifat Teknis-Praktis

Penguji pada kursus dan pelatihan bersifat teknis-praktis harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dengan pengalaman minimal tiga tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, dan memiliki sertifikat penguji. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

2) Kompetensi Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan

a) Kompetensi pedagogic

Memahami karakteristik peserta uji kompetensi.

Memahami kurikulum yang terkait dengan bidang keahlian yang diujikan

Memahami konsep, prinsip, dan prosedur uji kompetensi

Memahami jenis dan karakteristik instrument pengujian yang sesuai dengan bidang keahlian yang diujikan

Memahami pengorganiasasian uji kompetensi

Melakukan tindakkan reflektif untuk peningkatan kualitas uji kompetensi

b) Kompetensi kepribadian

Berperilaku sesuai norma agama, hokum, social, dan budaya nasional Indonesia

Beriman dan bertaqwa kepada Tuham YME, berahlak mulia , bersikap adil, dan jujur

Berkepribadian terpuji

Memiliki etos kerja, tanggungjawab, dan percaya diri sebagai penguji.

Mematuhi kode etik profesi penguji.

c) Kompetensi Sosial

Bersikap terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta uji kompetensi, teman sejawat, dan masyarakat sekitar

Beradaptasi dengan kondisi social di lingkungan kerja.

Berkomunikasi dengan komunitas penguji dan profesi lainnya

d) Kompetensi Profesional

Memahami konsep dan fungsi ilmu dan pengetahuan yang mendasari bidang keahlian diujikan.

Menguasai standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) sesuai bidang keahlian.

Memahami substansi yang diujikan pada uji kompetensi

Menerapkan prinsip pengujian dan penilaian sesuai dengan bidang keahlian serta kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri.

Mengelola proses dan prosedur pengujian pada uji kompetensi.

Menginterpretasikan hasil uji kompetensi

Merumuskan tidak lanjut hasil uji kompetensi

Melaporkan hasil uji kompetensi

2. Tenaga kependidikan

a. Pengelola

Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar pengelola kursus

1) Kualifikasi Akademik Pengelola Kursus dan Pelatihan

a) Memiliki pendidikan tingkat SMA/MA/SMK sederajat, serta memiliki pengalaman bekerja di lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

b) Memiliki sertifikat pengelola kursus dan pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Kompetensi pengelola kursus dan pelatihan

a) Kompetensi Kepribadian

b) Kompetensi Manajerial

c) Kompetensi Kewirausahaan

d) Kompetensi Sosial

b. Teknisi Sumber Belajar

Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 tentang standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

E. Standar sarana dan prasarana

1. Sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program kursus :

- Peralatan pendidikan :

- Media pendidikan : buku dan sumber belajar

- Bahan habis pakai yang digunakan untuk menunjang pembelajaran (tergantung jenis kursus)

- perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran (tergantung jenis kursus)

2. Prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program kursus:

- Ruang kelas

- Ruang pimpinan

- Ruang pendidik

- Perpustakaan

- Bengkel kerja/laboratorium

- lainnya

F. Standar pengelolaan

Pengelolaan kursus minimal memiliki:

1. Izin Kelembagaan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

2. Visi. Misi dan strategi lembaga

3. Struktur organisasi;

4. Pembagian tugas di antara pendidik;

5. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

6. Rencana Strategis dan/atau rencana operasional;

7. Pembelajaran:

a. Standar Kompetensi Lulusan

b. Kurikulum termasuk didalamnya silabus

c. Silabus

d. Rencana Program Pembelajaran (RPP)

e. Kalender Pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Penilaian

8. Tata tertib yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

9. Sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran dan manajemen

10. Keuangan, minimal rencana anggaran dan pendapatan, pembukuan dan laporan keuangan

11. Pedoman-pedoman yang mengatur pengelolaan (Pedoman Baku Operasional)

12. Pelaporan

G. Standar pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan kursus disusun pada awal tahun dalam Rencana anggaran dan pendapatan. Setiap pendapatan dan pengeluaran dicatatkan dalam pembukuan yang dilaporkan pada pimpinan lembaga setiap triwulan, semester dan akhir tahun.

1. Sumber dana

Sumber dana pada program kursus antara lain swadaya, bantuan pemerintah

2. Penggunaan

Dana digunakan untuk penyelenggaraan program kursus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

H. Standar penilaian pendidikan

1. Uji kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan di lembaga kursus dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi

2. Sertifikasi Profesi

Sertifikat profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(UU No. 20/2003 pasal 61 ayat (1), (2), dan (3))

DAFTAR PUSTAKA

BP-PLSP Regional II Jayagiri. 2007. Model Kompetensi Pengelola Kursus Wirausaha.

Instrumen verifikasi LKP 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas No. 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan Pelatihan

Permendiknas no 41 tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan

Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar pengelola kursus

Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 tentang standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan

UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Komentar →